Minum Alkohol Siang Hari Bisa Menghadapi Denda Hingga Rp4,7 Juta
Table of content:
Masyarakat di Thailand kini harus beradaptasi dengan peraturan baru terkait penjualan dan konsumsi minuman beralkohol. Revisi ini memperkuat penerapan hukum dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kebiasaan sosial, terutama bagi mereka yang ingin menikmati alkohol di sore hari.
Di Thailand, penjualan minuman beralkohol telah dilarang di banyak lokasi antara pukul 14.00 hingga 17.00 sejak lama. Namun, peraturan baru ini menambah konsekuensi bagi individu yang melanggar ketentuan tersebut.
Mulai tanggal 9 November lalu, denda sebesar 10.000 baht atau sekitar Rp4,7 juta dapat dikenakan kepada mereka yang terbukti mengonsumsi alkohol pada jam terlarang. Ini menjadi tantangan baru, terutama bagi para pelaku industri hiburan dan restoran.
Baca Juga:
Pengaruh Regulasi Baru Terhadap Industri Restoran dan Hiburan
Revisi Undang-Undang Pengendalian Minuman Beralkohol ini mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen. Meski ada pengecualian untuk tempat-tempat tertentu seperti hotel dan bandara, banyak restoran kini berisiko terkena dampak besar akibat peraturan ini.
Presiden Asosiasi Restoran Thailand, Chanon Koetcharoen, menegaskan bahwa dampak buruk terhadap restoran dimungkinkan terjadi. Kebijakan ini dapat membatasi jam penjualan dan memengaruhi pengalaman pelanggan secara keseluruhan.
Contohnya, jika seorang pelanggan memesan bir tepat sebelum waktu larangan, mereka bisa jadi dikenakan denda jika tetap berada di tempat tersebut setelah waktu itu. Ini menimbulkan kecemasan di kalangan pemilik restoran, yang khawatir akan penurunan pelanggan.
Baca Juga:
Kekhawatiran dan Tantangan Praktis di Lapangan
Di Khao San Road, sebuah area terkenal di Bangkok, suasana seringkali jauh dari aturan yang ketat. Banyak bar dan restoran yang tetap mengizinkan penjualan alkohol meski baru lahir larangan berlaku.
Salah seorang manajer mengungkapkan bahwa omzet penjualan alkohol kemungkinan bisa turun hingga setengahnya selama jam-jam terlarang. Hal ini dipicu oleh potensi denda yang bisa dikenakan kepada konsumen yang melanggar peraturan.
Kekhawatiran juga mengemuka bahwa undang-undang yang ketat ini bisa disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk memaksakan denda bagi pelanggan maupun restoran. Ini menjadi tantangan bagi keberlanjutan usaha mereka.
Baca Juga:
Pandangan Oposisi Terhadap Peraturan Baru
Anggota parlemen dari People’s Party, Taopiphop Limjittrakorn, mengemukakan pandangannya mengenai perlunya liberalisasi penjualan alkohol. Dia berargumen bahwa aturan seharusnya tidak membatasi penjualan minuman keras secara sembarangan.
Limjittrakorn juga menyoroti kemungkinan kebingungan yang muncul di kalangan turis asing. Mereka mungkin tidak menyadari adanya jam larangan dan bisa berdampak negatif pada pengalaman mereka di Thailand.
Peraturan yang baru diimplementasikan ini dinilai oleh lawan politik sebagai langkah mundur dalam hal kebebasan konsumsi minuman beralkohol. Ini menjadi perdebatan yang hangat di lingkungan legislatif dan masyarakat umum.
Baca Juga:
Artikel Terkait
