Negara Ini Wajibkan Turis AS Bayar Rp160 Juta untuk Masuk Sebagai Balasan Trump
Table of content:
Mali baru saja mengumumkan kebijakan baru yang mengharuskan warga negara Amerika Serikat untuk membayar uang jaminan sebesar US$10.000, setara dengan sekitar Rp160 juta, saat mengajukan visa untuk keperluan bisnis dan turis. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebijakan kontroversial yang telah diterapkan oleh pemerintah AS yang sebelumnya memasukkan Mali dalam program jaminan visa.
Pengumuman dari Kedutaan Besar AS di Mali menyatakan bahwa mulai 23 Oktober 2025, kebijakan ini akan mulai berlaku dan diharapkan dapat meningkatkan keamanan bagi pelancong. Selain itu, pihak pemerintah AS menjelaskan bahwa uang jaminan tersebut akan dikembalikan kepada pelancong setelah mereka meninggalkan negara tersebut sesuai dengan syarat visa yang berlaku.
Kementerian Luar Negeri Mali menunjukkan penyesalan atas keputusan sepihak yang diambil oleh AS, yang dinilai mengganggu perjanjian bilateral mengenai visa jenis multiple-entry jangka panjang. Mereka menekankan pentingnya prinsip timbal balik dalam hubungan antarnegara.
Baca Juga:
Pengaruh Kebijakan Visa Baru terhadap Hubungan Internasional
Keputusan Mali untuk menerapkan kebijakan jaminan visa ini mencerminkan upaya untuk menjaga hubungan baik sambil mempertahankan kemandirian dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga menunjukkan sikap tegas Mali atas kebijakan yang dirasa merugikan negara mereka.
Pemerintah Mali menegaskan bahwa syarat dan ketentuan yang sama akan diterapkan kepada warga negara AS yang ingin berkunjung ke Mali. Program visa yang identik ini diharapkan dapat mendorong dialog lebih lanjut antara kedua negara dalam konteks diplomasi dan hubungan perdagangan.
Pasalnya, setiap kebijakan yang diambil oleh salah satu negara tentunya akan memerlukan respons dari negara lainnya. Mali berupaya menjaga keseimbangan dalam politik internasional, terutama terkait dengan isu visa dan imigrasi.
Baca Juga:
Data Statistik Visa antara Mali dan AS
Data yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS menunjukkan bahwa selama periode 2015 hingga 2024, tidak lebih dari 3.000 visa non-imigran dikeluarkan untuk warga Mali setiap tahunnya. Angka tersebut mencerminkan bahwa permintaan visa dari negara tersebut relatif rendah.
Sayangnya, data mengenai jumlah visa yang dikeluarkan oleh Mali untuk warga negara AS tidak tersedia saat ini. Namun, kebijakan baru ini diharapkan dapat mengubah dinamika tersebut dengan meningkatkan jumlah permohonan visa dari AS.
Dari perspektif pemerintahan, peningkatan jumlah visa yang dikeluarkan dapat berdampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian Mali yang sedang berkembang. Kerjasama antara kedua negara diharapkan dapat saling menguntungkan di bidang ekonomi dan budaya.
Baca Juga:
Pengaruh Kebijakan pada Warga Negara Mali dan AS
Bagi warga negara Mali, kebijakan visa baru ini dapat dianggap sebagai tantangan, mengingat biaya yang tinggi untuk mendapatkan visa. Pembayaran jaminan sebesar US$10.000 bukanlah jumlah yang sedikit dan dapat menjadi penghalang bagi banyak orang yang ingin bepergian.
Disisi lain, warga negara AS juga harus menghadapi kenyataan bahwa mereka perlu membayar jaminan untuk dapat berkunjung ke Mali. Hal ini mungkin akan membuat beberapa orang berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk bepergian.
Hal ini menciptakan iklim ketidakpastian di kalangan pelancong dan dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk menjelajahi Mali, negara yang kaya akan sejarah dan budaya. Kesulitan akses ke visa ini perlu dicari solusinya agar hubungan antarnegara tetap harmonis.
Baca Juga:
Perbandingan dengan Kebijakan Visa dari Negara Lain
Kebijakan serupa sebelumnya telah diterapkan oleh negara-negara lain, seperti Zambia dan Malawi, yang juga diwajibkan memasukkan uang jaminan pada pengajuan visa. Pada Agustus lalu, Zambia menetapkan jaminan sebesar US$15.000, yang memicu keprihatinan mengenai dampak finansial terhadap pelancong.
Pemerintah Zambia mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut bisa menimbulkan “ketegangan finansial yang tidak perlu” bagi wisatawan yang ingin berkunjung. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan visa global cenderung menjadi semakin ketat dan berorientasi pada keamanan.
Hal ini menjadi perhatian bukan hanya bagi negara yang memberlakukan syarat visa, tetapi juga bagi pelancong internasional yang menghadapi pajakan baru dalam perjalanan mereka. Diskusi tentang kebijakan visa layak untuk diperdebatkan secara mendalam demi mencapai solusi yang saling menguntungkan.
Baca Juga:
Artikel Terkait
